Esensinews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan Direktur Utama (Dirut) baru Pertamina. Namun terdengar bisik-bisik dikalangan para aktivis dan orang Senayan, ada mafia migas yang sudah kasuk kusuk mendekati tokoh parpol untuk mengusung “orangnya” menjadi dirut di BUMN tersebut.
Tentu saja sejumlah kalangan meminta Presiden untuk tidak terpengaruh dengan manuver-manuver para mafia migas tersebut. Mereka juga meyakini Jokowi tidak akan bisa diintervensi dengan siapapun dalam menentukan direksi BUMN, termasuk Pertamina.
Pasalnya, sejak dilantik sebagai Presiden, Pemerintahan Jokowi berusaha keras membasmi mafia migas dengan membentuk tim anti mafia migas dan membubarkan Petral yang diketahui publik “dikuasai mafia migas”.
Itulah sebabnya Presiden tidak tidak memilih Dirut Pertamina yang disponsori partai politik dan yang didukung para mafia migas. Hal ini untuk menghindari agar Pertamina tidak jadi ajang bancakan.
“Dirut baru Pertamina harus tokoh profesional, cerdas, jujur, sehingga dia benar-benar independen dan bekerja keras untuk memajukan Pertamina. Kalau dirut baru disponsori parpol dan mafia migas, tentu BUMN ini akan terus menjadi ‘sapi perahan’ seperti di masa Orba,” kata Presidium Pergerakan Andrianto seperti dilansir harianterbit.com Sabtu (21/7/2018).
Dia juga meminta Presiden tidak ‘tersandera’ dan mewaspadai oknum-oknum parpol dan mafia migas dalam menentukan dirut Pertamina, lalu menjagokan calon yang mereka ajukan. “Presiden harus benar-benar menentukan dirut yang tidak di sponsori parpol dan mafia migas, sehingga BUMN tersebut bisa sehat,” papar Andrianto.
Saat ditanya apakah perlu orang asing yang memimpin Pertamina, mantan Sekjen Prodem ini menolaknya, karena Pertamina itu miliki Negara, harus dipimpin oleh anak bangsa sendiri.
“Saya setuju kalau Presiden memilih dirut dari kalangan unternal Pertamina. Kan masih banyak yang punya kapasitas di internal Pertamina,” paparnya.
Di ranah publik berkembang rumors adanya campur tangan oknum parpol dan para mafia dalam penentuan posisi direksi di BUMN, terutama BUMN kelas kakap. Termasuk dalam menentukan dirut Pertamina. Tak heran ditengarai ada oknum parpol dan oknum pengusaha yang selama ini bisnis minyak ikut mengusung dan mengajukan jagonya kepada presiden untuk posisi dirut BUMN ini.
“Saya mendengar soal rumors ini, namun tentu perlu ada pembuktian soal kebenarannya. Yang jelas BUMN, termasuk Pertamina, jangan digunakan untuk kepentingan dana politik, tapi harus menjadi pemasukan uang untuk kas Negara demi kesejahteraan rakyat. Karenanya Presiden harus benar-benar memilih dirut Pertamina yang tidak disponsori parpol dan mafia migas,” paparnya.
Dia meminta kepada oknum parpol dan para mafia migas dan tokoh-tokoh bisnis perminyakan yang selama ini dikenal publik secara luas untuk tidak merecoki Pertamina.
“Selain presiden harus menolak Dirut Pertamina yang disponsori oknum parpol dan mafia migas, rakyat dan DPR harus mengawasinya,” ujar Andrianto.
