Partai-partai Raksasa Rontok di Pilkada Serentak 2018

Melihat hasil Pilkada serentak 2018, Direktur Lembaga Survey dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Nainggola menyebut, penentu menang kalahnya cagub dan cawagub adalah logistik, kinerja mesin partai politik, agresivitas relawan, isu-isu yang dimainkan, dan figur atau ketokohan calon maupun yang mencalonkan pasangan kepala daerah itu.

“Contohnya dari hasil sementara quick count berbagai lembaga survei hari ini telak mengunggulkan paslon yang didukung oleh Prabowo Subianto, yaitu pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatra Utara, Isran Noor-Hadi Mulyadi di Kalimantan Timur, dan Murad Ismail-Barnabas Orno di Maluku Utara,” ujar Igor Kamis (28/6/2018).

Dia menyebut, figur Prabowo Subianto masih merupakan magnet elektoral bagi keunggulan masing-masing pasangan calon di Pilkada 2018. Fenomena ini sekaligus sebagai prakondisi menguatnya Prabowo untuk kembali menjadi capres potensial 2019 menghadapi incumbent Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Faktor figur ini jugalah, kata Igor, yang menjadi penentu kemenangan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Sekalipun mesin partai lawan bergerak, seperti yang ditunjukkan PKS dan Gerindra yang mampu mengantarkan pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu sebagai runner up, namun ketokohan dan figur Ridwan Kamil mampu menghentikan langkah mereka.

Faktor popularitas, kinerja, dan figur sebagai penentu kemenangan di Pilkada serentak 2018 juga diungkapkan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universiras Padjadjaran, Bandung, Muradi. Dia mengatakan, ide-ide kreatif Ridwan Kamil mampu menjadi magnet bagi pemilih di Jawa Barat.

“Saya kira yang lebih serius, lebih bisa mendekatkan pemilih. Misalnya merasa dipimpin oleh Emil karena dia kreatif punya visi dan sebagainya. Dianggap ingin juga merasakan dibangun seperti di Bandung,” kata Muradi, Rabu, 27 Juni 2018.

Faktor lainnya adalah usia. Usia Ridwan Kamil dan Uu yang lebih muda dibanding tiga pesaingnya, yang kemudian dikemas dengan gagasan dan ide kreatif, sukses menarik suara generasi milenial di Jabar. Ridwan Kamil juga berhasil mengumpulkan banyak dukungan berkat media sosial yang dijadikan sebagai ajang berkampanye. Lewat dunia maya, Ridwan Kamildinilai mampu menggapai para pemilih muda dengah visi-visinya yang bisa lebih diterima para kaum milenal.

Faktor penentu yang tak kalah penting yakni mengikuti pilihan rakyat dan anti politik uang. Strategi ini diterapkan oleh Partai Nasdem dalam menentukan calon yang akan diusung di Pilkada. Dan terbukti, meski bukan partai lama, sebagian besar calon yang diusung Nasdem berhasil memenangkan Pilkada.

Bahkan partai besutan Surya Paloh ini, mampu menjadikan 3 kadernya sebagai gubernur dan 1 kadernya sebagai wakil gubernur (wagub).

“Banyak faktor, tapi menurut kami yang paling disukai rakyat adalah apa, secara konsisten kami juga menerapkan politik tanpa mahar untuk Pilkada, jadi rakyat tahu nih. Memang politik Indonesia itu harus bersih dari money politics, sehingga masyarakat memberikan endorsment persetujuan bahwa politik tanpa mahar itu betul, dan Nasdem konsisten dalam hal ini,” ujar Sekjen Nasdem Johnny Plate seperti dikutip Liputan6.com, Kamis (28/6/2018).

Berlawanan dengan Nasdem yang bersuka cita meraih banyak kemenangan, PDIP harus menerima kenyataan pahit.

Dari 17 Pilkada tingkat provinsi atau pemilihan gubernur, partai penguasa ini hanya menang di 6 daerah yakni Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan.

Sisanya di 10 daerah, Partai besutan Megawati Soekarnoputri harus menelan kekalahan.

Sepuluh daerah itu yakni Sumatera Utara, NTT, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, dan Riau.

Terkait kekalahan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Pilgub kali ini adalah kemenangan dan kisah sukses dari komitmen kaderisasi Partai.

“Dalam konteks itu, kami berhasil melawan pragmatisme mengambil sembarang tokoh yang tidak jelas asal usul ideologi dan komitmennya, dan PDI Perjuangan kukuh mengajukan kader untuk maju Pilkada,” ucap Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Kalau untuk sekedar mengejar kemenangan, Hasto menegaskan, PDIP tentu akan mengusung figur yang elektabilitasnya paling tinggi, tanpa harus melihat apakah itu kader atau bukan, dan tutup mata dengan komitmen ideologinya.

“Tetapi, sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memperhatikan bagaimana aspek kepemimpinan ke depannya setelah terpilih menjadi kepala daerah,” jelas Hasto.

Dari data yang dipaparkan, ada 4 kader PDIP yang berhasil meraih kursi gubernur dan 3 kader yang meraih kursi wakil gubernur. Mereka adalah Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), I Wayan Koster (Bali), Jhon Wempi Wetipo (Papua), dan Murad Ismail (Maluku). Untuk kursi wagub diraih oleh Barnabas Orno (Maluku), Al Yasin Ali (Maluku Utara), dan Cok Ace (Bali).

Sementara Gerindra, meski mampu mengantarkan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sebagai pemenang Pilkada Sumut, namun tak ada satu pun kadernya yang berhasil meraih kursi gubernur dan wakil gubernur.

Nasib serupa juga dialami Hanura. Nasib Golkar, PKS, PKB, dan PPP lebih baik. Golkar berhasil meraih 1 kursi Gubernur dan 3 kursi wagub. PKS meraih 3 kursi gubernur dan 1 kursi wagub.

PPP meraih 1 kursi Gubernur dan 2 kursi wagub. PKB masing-masing meraih 1 kursi gubernur dan wagub. Sementara PAN dan PKPI dapat 1 kursi gubernur, dan Demokrat bersama Perindo sama-sama mendapat 1 kursi Wagub.

Soal banyaknya calon PDIP dan Gerindra yang keok, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut, ada sejumlah faktor penyebab. Salah satunya karena partai terlalu memaksakan memasang kader mereka.

Dia mencontohkan pasangan Hasanah (TB Hasanudin-Anton Charliyan). Figur keduanya dianggap kurang dikenal dan tidak menjual, namun tetap dipaksakan sehingga perolehan suara mereka paling rendah di Pilgub Jabar.

“Faktor lainnya karena program mereka kurang menguntungkan masyarakat atau karena politik uang, politik identitas, politik agama ataupun suku, asal. Jadi banyak faktor sebenarnya,” ujar Pangi kepada Liputan6.com, Kamis